"Pemerintah perlu memberi kepastian segera mengenai waktu kebijakan ini akan diberlakukan dan mensosialisasikan pentingnya kebijakan ini beserta kompensasinya," ujar Staf Khusus Menko Perekonomian Abdul Rasyid kepada
Rakyat Merdeka Online (Jumat, 19/4).
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini sedang menimbang-nimbang sejumlah opsi pengendalian subsidi BBM, sepeti sistem 'dual price' untuk pemilik mobil pribadi yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi BBM dengan harga subsidi bagi pemilik motor dan kendaraan angkutan umum, menjual bensin dengar kadar berbeda (RON 90), atau menjual BBM dengan harga keekonomian sebesar Rp 9.500/liter.
Sementara itu, Rasyid juga menyinggung soal target pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat perlambatan ekonomi dunia dan inflasi yang melampaui target. Di sisi lain, investasi juga mengalami perlambatan akibat ketidakpastian politik menjelang Pemilihan Umum 2014.
"Pemerintah perlu semakin mengandalkan investasi dan belanja pemerintah sebagai motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: