Demikian disampaikan pengamat politik senior AS Hikam terkait sampai saat ini belum adanya keputusan dari pemerintahan pusat menanggapi hal tersebut.
"Jika pemerintah Pusat menunda terus keputusan terkait dengan masalah kedaulatan RI ini, maka sama saja artinya membuka peluang bagi kebangkitan dan penguatan (empowerment) bagi aspirasi dan praksis separatisme di Tanah Rencong," jelas Hikam (Jumat, 19/4).
Sejatinya, isu bendera ini hanyalah merupakan semacam tes bagi keteguhan dan ketegasan Pemerintah dalam menghadapi GAM. Strategi perjuangan GAM paska MoU Helsinki adalah dengan memakai jalan politik/diplomasi, karena perang menghadapi TNI jelas akan menghancurkan eksistensi mereka.
"Dan terbukti betapa efektif strategi tersebut. Para elite Aceh yang kini menduduki posisi-posisi strategis (Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD) mayoritas adalah mantan elit, pendukung, dan aktivis GAM," ungkap Hikam.
Menurut Hikam, mereka tahu persis salah satu kelemahan Pemerintah Pusat adalah ketidakmampuan membuat keputusan tegas, cepat, dan tuntas dalam menghadapi persoalan-persoalan strategis.
Mereka belajar dari pengalaman Pemerintah Pusat dalam menangani konflik-konflik dengan Malaysia, separatis OPM, dan aksi-aksi kekerasan kelompok-kelompok radikal. Pemerintah RI hanya melakukan penundaan, mengulur waktu, dan bersikap tidak tegas.
"Ujungnya adalah semakin menguatnya para penantang Pemerintah tersebut! Saya kira, jika isu bendera GAM ini sukses, maka giliran berikutnya adalah berbagai tuntutan baru yang semuanya bermuara pada semakin kuatnya GAM di Aceh. Dan semuanya akan selalu berlindung di balik MoU Helsinki," tandas Menristek Era Presiden Gus Dur ini.
[zul]
Solusi tentang soal bendera Aceh yang mirip milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya satu. Yaitu, menolaknya dan menggantinya dengan bendera NAD yang lebih sesuai dengan tradisi, sejarah, dan budaya Aceh. 
BERITA TERKAIT: