Karena itu, pihaknya membantah mengobok-obok PDI Perjuangan, lewat penanganan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh lembaga superbody tersebut.
"Demokrat nggak punya akses kesitu. Kalau punya akses, masalah orang Demokrat aman," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Prof. Ahmad Mubarok kepada
Rakyat Merdeka Online kemarin.
Tapi, dia menganggap wajar, adanya opini bahwa Demokrat sedang menggelar operasi untuk menjatuhkan citra partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.
Karena kebijakan itu diambil pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. "Biasalah, kan dileset-plesetin," ungkap Gurubesar Psikologi Islam UIN Jakarta ini.
Meski begitu, Demokrat memang mendukung kasus tersebut dituntaskan. Karena ini menyangkut uang yang sangat besar dan sampai sekarang Negara harus membayar obligasi rekap atas pengalihan utang pengemplang BLBI tersebut.
"Cuma masalahnya, memang nilai uangnya cukup besar, ratusan triliun. Dan sampai hari ini harus bayar bunga obligasi rekap. Dan itu pada zaman Bu Mega," ungkap Mubarok.
Tapi, Mubarok sendiri pesimis kasus yang juga disebut-sebut melibatkan Boediono itu bisa dituntaskan. "Cuman saya juga pesimis. Karena sudah terlalu lama. Itu kesalahan masa lalu yang susah bongkarnya," tandasnya.
[zul]
Partai Demokrat mengaku tak bisa mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi. 
BERITA TERKAIT: