Hal itu berdasarkan temuan Panitia Kerja (Panja) PLIK/MPLIK yang dibentuk Komisi I DPR.
"Komisi I DPR mengharapkan hasil temuan Panja tersebut dapat ditindaklanjuti oleh BPK dalam bentuk audit investigatif," jelas anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya kepada
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 2/4).
Anggaran program yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut bersumber dari dana USO (Universal Service Obligation) senilai Rp 2,4 triliun.
Karena itulah, sambung politikus Golkar ini, salah satu hasil rapat internal pihaknya kemarin, Komisi I DPR akan menyurati untuk meminta BPK melakukan audit investigatif atas penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan PLIK/MPLIK di 6 provinsi di Indonesia beberapa waktu lalu tersebut.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: