DPR Ingatkan Pemerintah Serius Awasi Irigrasi

Penegesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V anggota DPR RI Mulyadi.

"Tentunya agar tidak terjadi penurunan fungsi yang dapat berdampak terhadap produksi pertanian, makanya ini menjadi perhatian yang serius bagi DPR terhadap infrastruktur irigasi," tegas Mulyadi dalam keterangan kepada pers (Selasa, 19/3).

Mulyadi memang konsen agar pemerintah memperhatikan irigrasi. Makanya pada saat memimpin rapat beberapa waktu lalu dengan  Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerja Umum, dirinya menyampaikan agar Kementerian turut membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang di bawah 3000 ha, terutama Provinsi yang selama ini menjadi lumbung padi nasional di antaranya Provinsi Sumatera Barat.

Selama menjadi anggota DPR, dirinya telah memperjuangkan bantuan rehabilitasi irigasi di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman serta Pasaman Barat. "Hal tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah agar bisa berjalan dengan baik," kata politikus Demokrat ini.

Berdasarkan data, justru irigasi 3000 HA ke bawah saat ini banyak mengalami penurunan fungsi. Luas lahan pertanian yang dialirinya secara kumulatif dari luas total secara nasional mencapai 65 % lebih."Jadi apabila tidak dilakukan intervensi melalui APBN, sementara kemampuan APBD juga sangat terbatas, hal ini tentunya dapat membahayakan produksi pertanian kita," tegas pengurus harian DPP Partai Demokrat ini.

Terlebih menurut dia bahwa Presiden telah mencanangkan surplus 10 juta ton beras sampai akhir 2014 nanti.


"Jadi sebagai Pimpinan Komisi dari Fraksi Demokrat saya berkewajiban mengamankan apa yang telah dicanangkan Pemerintah. Tentunya unsur kita juga bersyukur bilamana seluruh pimpinan dan anggota komisi V satu bahasa menyepakatainya. Karena semua tersebut adalah untuk kepentingan rakyat," ujarnya.


Sebagai kader Partai Demokrat dirinya tidak pernah lupa apa yang pernah disampaikan Pak SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat walaupun itu sudah satu tahun lebih. "Di atas pesawat saat pergi keluar negeri ke India dan Swiss Pak SBY meminta kepada kita harus mewaspadai timbulnya krisis pangan dan energy pada tahun 2025 nanti," tuturnya.

"Karena kebutuhan terhadap pangan dan energy yang terus meningkat, khusus pangan pencetakan sawah baru belum mampu menormalisasi alih fungsi lahan persawahan yang telah terjadi," tandas anggota DPR RI asal Dapil Sumatera Barat II ini. [zul]