71,6 Persen Setuju SBY Copot Menteri-menteri Asal Parpol

Tahun politik ini adalah momentum bagi para pengurus parpol menggenjot popularitas dan tingkat keterpilihan parpol mereka sebelum pemilihan legislatif medio tahun depan.

Dalam beberapa kesempatan yang tercatat media massa, Presiden tegas menyatakan kepada para menteri secara langsung maupun tak langsung agar fokus bekerja untuk mensukseskan kinerja kabinet hingga akhir masa jabatan yang tersisa.

SBY mengaku, sejauh ini mereka tetap menjalankan roda pemerintahan dan tugas pokok dengan baik. Namun, tahun politik tetap tidak boleh dianggap remeh. Tahun penuh manuver, tahun berkalang intrik, bahkan ada yang menyebutnya sebagai tahun Vivere Peri Coloso atau di saat kehidupan bangsa menyerempet bahaya.

Tidak berlebihan apabila tahun 2013 disebut tahun yang begitu penting bagi Indonesia. SBY pun menyadari 2013 sudah jadi tahun politik.

Bukan hanya menteri, dia juga mewanti-watni para gubernur, walikota yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk politik, kurang melayani rakyat, kurang menjalankan tugas-tugasnya. Meski (seperti biasa) SBY tidak menunjukkan ketegasan niat untuk mengkoreksi atau berani menenedang para elite politik dari kabinet. Yang bisa dilakukan Presiden cuma terus menerus mengingatkan para menteri akan kontrak politik yang ditandatangani pada 2009 lalu.

Budayawan Sudjiwo Tedjo, dalam suatu kesempatan, mengungkapkan pendapatnya yang lagi-lagi nyeleneh. Melihat dunia perpolitikan dan hukum nasional yang seringkali "berselingkuh", dia kemudian memplesetkan NKRI menjadi "Negara Kartu Republik Indonesia". Ya, karena para elite politik ini sudah saling mengintip, dan memegang kartu politik lawan mainnya.

Dampaknya sudah diduga, politik transaksional tanpa ideologi dan etika yang teguh. Bahkan, kompromi politik bisa mengubah konstelasi hukum yang berkeadilan. Dunia politik bak rumah cermin di mana tingkah polah tiap penghuninya akan mudah terlihat penghuni lainnya.

Sudah dimaklumi pula jika negeri ini surplus para politisi, namun krisis negarawan. Mereka yang hampa jiwa kenegarawanan dikhawatirkan bakal mengancam efektivitas pemerintahan. Di kabinet SBY terakhir, tercatat 18 jabatan menteri dipegang tokoh parpol, dari jumlah seluruh 34 kursi kabinet. Ke-18 nama itu dikurang satu karena Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng, asal Demokrat, sudah mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi.

Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Partai Demokrat, Andi Nurpati, di sela diskusi "Evaluasi Kesiapan Pemilu 2014" di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis 20 Desember 2012 lalu, membocorkan informasi penting bahwa Ketum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sudah melakukan komunikasi dengan Presiden SBY soal nama pengganti Andi Mallarangeng yang mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Namun, bukan cuma mengisi jabatan yang ditinggalkan Andi Mallarangeng, mantan anggota KPU itu juga yakin bahwa Presiden SBY bakal mengevaluasi seluruh personil kabinetnya.

"Kemungkinan Januari akan ada momen pergantian, dan ajang evaluasi pada kabinet keseluruhan," ungkap eks Ketua Divisi Komunikasi Publik itu.

Biasanya, Presiden akan menerima laporan evaluasi KIB II dari UKP4 pada akhir tahun. "Wajar ada evaluasi atau reshuffle kalau ada nilai merah dari UKP4," tegasnya.

Andi menjelaskan, awal tahun 2013 adalah momentum tepat melakukan perbaikan menyeluruh agar pemerintahan yang didukung Partai Demokrat itu bisa meninggalkan citra baik di sisa periodenya.

Informasi dari Andi bikin orang parpol berang. Sekjen DPP PPP, M. Romahurmuziy, ketika dihubungi Rakyat Merdeka Online, mengatakan, Demokrat dan SBY mestinya tahu bahwa SBY memerlukan dukungan politik di tahun politik. SBY membutuhkan stabilitas dukungan di parlemen. Mengganti menteri-menteri parpol, tegasnya, potensial menimbulkan instabilitas dukungan.
 
Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatullah, bicara lebih gamblang.  Dia begitu yakin SBY tidak akan berani mereshuffle tiga menteri asal Partai Golkar. Ditegaskan dia bahwa Golkar memiliki kartu truf yang bisa membuat SBY dan Partai Demokrat tersandera.Peta politik masih diwarnai sensitivitas berbagai kasus yang berpotensi menjatuhkan pemerintah, seperti skandal Bank Century.

Begitulah, sokongan barisan parpol koalisi sepertinya tetap menjadi prioritas Presiden agar dirinya bisa soft landing pada 2014. Bisa diduga, bila permainan kartu politik di tahun ini akan membuat wahana politik nasional yang sudah gaduh akan semakin gaduh lagi. Bising. Berisik. Tapi bukan substansi demokrasi, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Semua untuk mempertahankan posisi aman dan mencapai kekuasaan yang lebih tinggi.

Belum lagi fakta berbicara, sebagian menteri asal parpol saat ini masih terbelit kasus hukum. Sebut saja Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB) dalam kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah. Menteri Pertanian Suswono (PKS) yang disebut-sebut bermasalah dalam dugaan korupsi pengadaan pupuk. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam banyak kasus perampasan tanah adat milik rakyat. Menteri Agama Suryadharma Ali (PPP) yang disebut bertanggungjawab dalam kasus-kasus korupsi penyelenggaraan haji maupun pengadaan di kementeriannya. Terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng yang akhirnya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang.

Edisi poling Rakyat Merdeka Online yang dibuka sejak 19 Desember 2012 lalu memilih tema reshuffle menteri parpol. Tahun 2013 sudah dipastikan sebagai tahun politik. Ada baiknya di sisa hampir dua tahun pemerintahannya, Presiden mencopot para menteri dari parpol dan menggantinya dengan para profesional agar pemerintahannya meninggalkan jejak baik sebelum masa tugasnya habis. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut?

Hingga poling ditutup beberapa saat lalu, responden yang menyatakan Setuju mencapai 71,6 persen. Lalu yang Tidak Setuju cuma berjumlah 25,9 persen. Yang Ragu-ragu ada 2,5 persen.

Seharusnya Susilo Bambang Yudhoyono mengambil keputusan terbaik hanya untuk rakyat. Biarlah dia memilih, apakah hendak khusnul khatimah seperti diharapkan semua rakyat, atau malah meninggalkan akar pahit di hati rakyat.

Pengalaman pahit sudah banyak bangsa ini hadapi dengan jiwa yang besar. Namun, jangan sampai berakar atau menjadi akar pahit. Jika di masa akhir jabatannya SBY meninggalkan akar pahit yang terpendam di dalam hati rakyat, niscaya kekecewaan itu akan semakin membesar, menimbulkan banyak masalah di masa depan, dan dapat menimbulkan kericuhan.

Keberanian SBY diuji. Dan, hanya manusia yang bersih dan jujur-lah pada akhirnya bisa bersikap berani berperang melawan kebatilan. [ald]