Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mengaku baru mendengar informasi itu.
"Saya belum bisa komentar, karena harus dicek dulu kebenarannya terutama harganya," ucapnya kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (11/12).
Politisi PDI Perjuangan itu katakan, dugaan mark-up pengadaaan simulator itu sendiri belum pernah terdengar sebelumnya di Komisi I.
"Tidak dengar, karena kalau Tahun Anggaran 2010 berarti APBN-nya dibahas tahun 2009, kami saat itu belum masuk," ucapnya.
Soal urgensi membeli simulator perang itu, TB Hasanuddin juga mengaku tak mengetahuinya karena dibahas bukan pada Komisi I DPR periodenya.
Harga satu paket VAS dikabarkan sebesar Rp 74,94 miliar. Angka itu tercatat dalam dokumen Revisi Sasaran Kebutuhan Mendesak Kemhan/TNI Melalui APBNP-TA 2010.
Dokumen ditandatangani oleh Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan, Marsda BS Silaen SIP, tertanggal 18 Mei 2010 sebagai Lampiran Surat Menteri Pertahanan Nomor: R/147/V/2010, yang salinannya diperoleh wartawan, Selasa (11/12).
Padahal, Surat Panglima TNI Djoko Santoso Nomor B/3495-03/05/07/Sru tertanggal 26 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan mengenai "Permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2010", menyebutkan bahwa TNI membutuhkan delapan paket VAS dengan harga sebesar Rp 199,840 miliar. Artinya, harga satu paket Rp 24,980 miliar.
[ald]
Ada kejanggalan dalam pengadaan simulator perang Virtual Arm Solution (VAS) untuk TNI. Harganya per unit mengalami lonjakan hingga 300 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran (APBN-P TA) 2010. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: