Program ERP Jokowi dari Sisi Keadilan Tidak Benar

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sabtu, 01 Desember 2012, 09:04 WIB

Program ERP Jokowi dari Sisi Keadilan Tidak Benar

joko widodo/ist

Penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang terburu-buru dikhawatirkan akan menjadi penyebab baru masalah kemacetan di DKI Jakarta. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta agar ekstra hati-hati dan bekerja keras untuk mensosialisasikan program ini.

Jokowi telah menyatakan bahwa sistem ERP akan segera diberlakukan awal 2013 mendatang. Dan saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan survei untuk memutuskan pada ruas jalan mana saja sistem ini akan digunakan.

"Rencana bikin ERP tidak membantu mengurangi kemacetan, dan dari sisi keadilan itu juga tidak benar. Dengan program itu hanya orang-orang kaya saja yang berpeluang menggunakan jalan raya di Jakarta."

Begitu antara lain kritik yang disampaikan pengamat politik Saleh Daulay Partaonan menyikapi keinginan Jokowi menerapkan ERP.

Menurut alumnus Colorado States University ini, sebaiknya ERP diberlakukan setelah sistem Mass Rapid Transportation (MRT) dikerjakan dan dapat dengan efektif menekan kemacetan. Tetapi seperti ama diketahui proyek MRT juga masih dalam tahap pembicaraan.

"Sebagai gubernur baru, sebaiknya Jokowi mempelajari secara serius seluruh rencana penanggulangan kemacetan di Jakarta. Bila salah memilih langkah, dikhawatirkan akan berimplikasi pada program-program berikutnya," ujar Saleh lagi.

"Penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta tidak boleh parsial, tetapi harus holistik," tambah dia. [zul]