Agenda itu tengah berada dalam ancaman isu rencana interupsi dari anggota Dewan terkait banyaknya kasus hukum, isu politik dan sengketa antar lembaga penegak hukum yang tidak kunjung tuntas sehingga isunya menjadi bola salju.
Beberapa anggota DPR sudah melontarkan wacana interupsi pidato tersebut walaupun akhirnya ditentang keras juga oleh sebahagian mereka. Ada isu-isu penting yang jadi sorotan seperti kasus korupsi simulator ujian SIM yang jadi sengketa Polri-KPK, dan paling anyar adalah isu keterlibatan SBY dalam perencanaan bailout Century.
Mantan ajudan Presiden dan Sekretaris Militer Presiden yang kini menjabat pimpinan Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, menyampaikan pandangan dan jalan tengah merespons keinginan interupsi dari sebagian rekan-rekannya terhadap pidato kenegaraan Presiden ini.
"Kurang elok kalau pidato itu diinterupsi. Pidato presiden besok lebih banyak nuansa seremoni kenegaraannya. Dan itu dihadiri oleh banyak tamu asing dan pejabat tinggi negara lain. Akan jadi preseden buruk bagi kita kalau terjadi interupsi itu," ujarnya saat berbincang dengan
Rakyat Merdeka Online beberapa waktu lalu (Kamis, 16/8).
Namun dia memahami keinginan para anggota parlemen untuk segera mendapat jawaban langsung dari presiden terkait banyak isu politik dan hukum yang secara langsung menyeret presiden ke dalamnya. Untuk itu, dia menawarkan jalan tengah.
"Menurut saya, kalau memang kehendak bertanya kepada presiden itu sudah sangat kuat, bisa dirancang sebuah forum sendiri di luar agenda pidato kenegaraan tersebut. Misalnya, beberapa waktu setelah presiden pidato dan para tamu kehormatan sudah pulang, kedua pihak sepakat menggelar forum khusus tanya jawab antara presiden dan DPR. Saya kira itu lebih elok daripada menginterupsi pidato kenegaraan," tuturnya menyarankan.
[ysa]
BERITA TERKAIT: