Kehadiran Presiden dan Wakil Presiden Boediono, para Menteri Kordinator Kabinet Indonesia Bersatu II, Panglima TNI dan semua Kepala Staf Angkatan dalam peringatan Hari Bhayangkara di Mako Polri, Kelapa Dua, Jawa Barat, kemarin (Minggu, 1/7), diharapkan menjadi pendorong semangat bagi Polri untuk berdiri paling depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran para pejabat tinggi negara dalam HUT ke-66 Polri itu merupakan pertanda dukungan penuh kepada korps baju cokelat yang dipimpin Jenderal Timur Pradopo.
"Semoga hal itu menjadi motivasi Polri dalam mengamankan setiap jengkal bumi pertiwi terutama di daerah yang sedang menjadi sorotan, daerah-daerah yang tengah bergejolak seperti Papua," ujar fungsionaris Partai Demokrat, Solon Sihombing, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin pagi (2/7).
"Kita berharap Polri menjadi benteng terdepan dalam menangani konflik, khususnya di Papua. Sehingga, seperti yang dinyatakan Presiden SBY, jangan sampai ada referandum untuk Papua," sambung Solon.
Konflik di Papua, menurut hemat Solon, seharusnya diselesaikan dengan pendekatan persuasif, kesejahteraan, persaudaraan dan kemanusiaan. Bukan dengan operasi militer.
"Operasi militer dapat menjadi amunisi bagi pihak luar, seperti anggota Kongres AS, yang menggunakan isu Papua untuk menekan Indonesia," masih kata Solon.
Adapun TNI, sambungnya, mem-back up Polri dan bertindak bila ada aksi di lapangan yang menjurus pada disintgerasi bangsa, dan bila pihak asing melibatkan diri. [guh]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: