Demikian disampaikan Lenis Kogoya, selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua saat diskusi "Arah Politik Nasionalisme Papua" di Hotel Aston Rasuna, Kuningan, Rabu (27/6).
"Selain itu, penegakan hukum di Papua lemah, pemekaran dijadikan lahan bisnis, dana khusus digabungkan dengan APBD. Birokrasi pun kerap tidak menaati masalah keputusan MK," bebernya.
Sementara itu, Lenis menilai, pemerintah pusat pun kurang mendengarkan aspirasi masyarakat adat. KPK pun kurang tegas menangani kasus korupsi di Papua. Pendekatan ke masyarakat pun selalu menggunakan aparat keamanan.
"Kita orang Papua tahu kasih (sayang), tapi pemerintah selalu menggunakan kekerasan dengan mengandalkan alat negara (aparat)," ujar Lenis berapi-api.
Lenis juga menilai jika anak-anak Papua tidak dibina, tidak diberi peluang bisnis dengan memberi modal, mahasiswa tidak punya beasiswa dan terkadang mandek dananya. Hal lain, pemerintah, baik pusat maupun daerah kurang pembinaan masyarakat pertanian.
"Kami tidak senang, sering muncul di hati kami, nenek moyang kami memperjuangkan NKRI, namun sekarang kami sedih melihat orang yang melakukan korupsi malah dipelihara oleh pemerintah," tutupnya.
.jpeg)
BERITA TERKAIT: