Syahganda Nainggolan: Persoalan yang Mendera Papua Kian Berat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Rabu, 27 Juni 2012, 20:45 WIB
Syahganda Nainggolan: Persoalan yang Mendera Papua Kian Berat
ilustrasi
rmol news logo Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Cicrle (SMC), Syahganda Nainggolan mengatakan persoalan yang mendera Papua semakin berat dan kompleks.

Selain akibat sikap lamban pemerintah pusat, pemahaman yang tidak menyeluruh dalam mengatasi beban di Papua juga merupakan penyebab utama.

"Pemerintah hanya mengasumsikan Papua dalam pendekatan keamanan serta melupakan akar masalah lain yang lebih penting, seperti ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, aspek kesejahteraan masyarakat, maupun terkait persoalan pelik lain berupa kesenjangan sosial dan politik baik di masyarakatnya atau dengan daerah lain," kata Syahganda saat membuka seminar Arah Politik Nasionalisme Papua di Jakarta, Rabu (27/6).

Acara yang digelar SMC itu menghadirkan sejumlah pembicara yaitu pengamat pemerintahan, Ngadisah Dalail, peneliti SMC, Perdana W Santosa, dan tokoh masyarakat adat Papua masing-masing Yonas Alvon Nussy, Lenis Kagoya, serta Simon Petrus Metalmetty.

Menurut Syahganda, dengan penanganan tidak menyeluruh akan membuat masalah Papua menjadi melebar dan terus menyebabkan krisis. Sedangkan melalui penyelesaian antaraspek yang meliputinya, dipastikan dapat memulihkan keadaan Papua secara berangsur-angsur dan bahkan cepat.

"Masyarakat Papua juga akan memberi dukungan pada upaya penuntasan masalah yang bersifat menyeluruh, sebaliknya bila hanya mengambil jalan pintas berupa tindakan pengamanan, maka akar persoalan Papua tak akan pernah terselesaikan," ujar kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia itu.

Ia menambahkan, upaya menuntaskan permasalahan Papua yang menyeluruh tidak boleh ditunda-tunda lagi, mengingat kini menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Papua, di samping merupakan pertaruhan kepercayaan orang Papua kepada pemerintah pusat.

"Papua adalah ikatan nasionalisme Indonesia sejak lama, karena itu jangan sampai soal nasionalisme ini terganggu dan kemudian lebih mengemuka sebagai komoditas internasional. Jadi, mempercepat penyelesaian Papua identik dengan perjuangan mengukuhkan nasionalisme di tanah Papua," jelas Syahganda.

Namun demikian, ia menegaskan hakikat penyelesaian Papua harus dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, demi membuat Papua yang damai, sekaligus untuk mengedepankan jiwa nasionalisme dalam membangun kejayaan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua.

Keterlibatan penuh SBY sangat mendesak, Apalagi, masalah Papua memang banyak tersulut ke permukaan selama delapan tahun era kepemimpinan SBY," ungkap Syahganda. [zul]


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA