DPR: Lapindo Harus Tuntaskan Ganti Rugi

"Sehingga masalah ini tidak berlarut-larut dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial ekonomi daerah, bahkan bisa meluas ke skala nasional," ujar Ketua DPR Marzuki Alie pada saat pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012, di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 14/5).

Selain itu, DPR juga meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalisasi fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dari perkembangan terakhir kasus lumpur Lapindo diketahui, PT Minarak Lapindo Jaya selaku perusahaan yang bertanggungjawab atas tragedi lumpur Lapindo masih menunggak ganti rugi Rp 1 triliun kepada warga korban lumpur di dalam peta area terdampak.

Marzuki juga menyinggung penanganan bencana tsunami di Provinsi Aceh. Menurut DPR, early warning system tidak berfungsi baik kala tsunami mengancam warga Aceh beberapa waktu lalu setelah gempa besar.