Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti kepada wartawan, di Gedung DPR , Jakarta, Senin (23/4). Dijelaskannya, Ketua Umum partai bukan menjadi tolak ukur Capres, melainkan harus memiliki dedikasi tinggi kepada rakyat.
"Ukuranya bukan cuma Ketua Umum, tetapi elektabilitas dia, kepemimpinan dia, dimana dedikasi dia untuk golkar dan juga dedikasi dia untuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak harus ketua umum dong," jelas Ikrar.
Dikatakan Ikrar, Jika ingin menghasilkan keputusan yang baik, maka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar sebaiknya menjalankan sistem demokrasi. "Buat saya mau Rapimnas dipercepat atau tidak, yang penting mekanismenya benar dan ukurannya apa, dan memberikan kepada tokoh-tokoh lain," ucapnya.
Untuk itu, menurutnya Rapimnas itu harusnya mekanisme untuk memutuskan suara partai, bukan cuma gong semata. Dijelaskannya, jika itu cuma gong semata nanti pimpinan-pimpinan Golkar akan melakukan manipulasi politik.
"Saya harus berani mengatakan itu. Kalau hal ini tertutup bagi nama lain, bagaimana Golkar bisa menarik pemilih diluar kalau diintern masih pecah, ini yang dikatakan manipulasi politik. Apakah omongannya bisa dipegang," demikian Ikrar.
[mar]
BERITA TERKAIT: