Hubungan SBY-PKS Seperti Percintaan ABG

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Senin, 09 April 2012, 14:52 WIB

Pramono Anung/ist

Wacana PKS didepak dari koalisi partai pendukung pemerintahan dan Kabinet Indonesia Bersatu II bukan kali ini saja terjadi. Jauh sebelumnya, pada awal masa KIB II, tepatnya setelah kasus bailout Bank Century pecah pada akhir 2009, wacana itu sudah mulai bergema.

Meski memang, pada reshuffle KIB II Oktober 2011 lalu, satu menteri PKS dicopot. Isu reshuffle kembali menyeruak setelah partai dakwah itu menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tapi sejauh ini, Presiden SBY belum juga mengeluarkan sikap, meski elit Demokrat tampaknya sudah kompak agar PKS didepak. "Buat saya pribadi, ini kan seperti percintaan ABG (anak baru gede) saja. Mutusuin, terus mau jadi atau nggak," ujar mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 9/4). Menurut Pram, tentang bagaimana masa depan PKS, biarkan SBY yang memutuskan. Presiden tak perlu didorong-dorong.

"Ini kewenangan sepenuhnya ada di Presiden. Kita sistem presidensil. Dalam sistem presidensil itu, kewengangan sepenuhnya punya Presiden. Menurut saya nggak perlu Presiden didorong-dorong, ditarik-tarik oleh orang-orang yang ingin menterinya tambah, berkurang dan sebgainya," imbuh Pram.

Wakil Ketua DPR ini juga memastikan, andai PKS keluar dari pemerintahan, pihaknya tidak akan membangun koalisi sebagai partai oposisi. Karena sistem itu koalisi itu hanya dalam sistem parlementer. "Oposisi itukan tidak akan digrupkan. Karena itu merupakan aspirasi masing-masing parpol," tandasnya. [zul]