Ketua DPP PAN: Sanksi untuk PKS Diserahkan ke SBY

Rapat ini mengevaluasi hasil Rapat Paripurna Jumat hingga Sabtu dinihari akhir pekan lalu yang membahas RUU Perubahan UU 22/2011 tentang APBN 2012. Dalam Rapat Paripurna itu, PKS tidak sejalan dengan partai pendukung pemerintah lainnya.

"Memang ada kesepatan dari partai koalisi, penting untuk dirumuskan satu cara membawa Setgab solid," jelas Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 4/4).

Untuk menjaga kesolidan itu, sebut Bima, disepakati bahwa partai yang kerap tidak sejalan dengan partai koalisi diberi sanksi. Hal ini dimaksudkan agar partai koalisi solid dan seirama mendukung kebijakan pemerintah.

"Tetapi disitu rasanya tidak dibicarakan sanksinya apa. Hanya secara umum dibicarakan bagaimana Setgab itu mengkaji secara serius kalau ada partai koalisi yang selalu tidak seirama," ungkap Bima.

"Kalau soal bentuk sanksi dan lain-lain, itu diserahkan kepada SBY, selaku Ketua koalisi," demikian mantan Direktur Eksekutif Charta Politika ini. [zul]