Tapi, Bendahara Umum DPP PKS itu menilai wajar partainya tidak diundang. "Kalau saya baca di media, judulnya (pertemuan) kan mau membicarakan PKS. Jadi nggak mungkin dong (PKS) diajak," katanya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 4/4).
Soal bagaimana masa depan PKS di Setgab dan di pemerintahan, PKS pasif. Partai dakwah ini menunggu apa keputusan yang akan diambil Presiden.
"Kita sifatnya menunggu saja. Itu kan hak prerogatif Presiden yah. Dia mau ambil keputusan apa. Setelah ada keputusan, baru kita menyikapi," jelas anggota Komisi VI DPR ini.
Meski memang, dia mengakui, setelah Rapat Paripurna Jumat hingga Sabtu dinihari akhir pekan lalu yang membahas RUU Perubahan UU 22/2011 tentang APBN 2012, PKS belum pernah berkomunikasi dengan Presiden SBY termasuk dengan Partai Demokrat. [zul]
BERITA TERKAIT: