HARGA BBM

Ini Alasan Demokrat Harus Diusir dari Setgab Pendukung Pemerintah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>
LAPORAN: ALDI GULTOM
  • Senin, 02 April 2012, 10:45 WIB
Ini Alasan Demokrat Harus Diusir dari Setgab Pendukung Pemerintah
ilustrasi koalisi
RMOL. Siapa bilang hanya PKS yang harus keluar dari Sekretariat Gabungan pendukung pemerintah? Bahkan Partai Demokrat pun harus keluar dari koalisi pemerintah karena tidak mengikuti rencana kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM.

"Partai Demokrat harus dikeluarkan dari Setgab karena opsi Partai Demokrat harus mengikuti program pemerintah menaikan harga BBM mulai 1 April (kemarin)," kata politisi senior Zaenal Maarif kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (2/4).

Ternyata di ujung paripurna yang berakhir Sabtu dinihari (31/3), Demokrat akhirnya mengikuti pikiran Partai Golkar menolak kenaikan harga BBM 1 April, dan juga mengikuti pemikiran Golkar dengan menambah ayat 6A pada Pasal 7 UU APBN Perubahan 2012.

"Sehingga mustahil pemerintah akan berani menaikkan harga BBM, karena ranjau-ranjau begitu menganga selain DPR, DPD pun juga sudah menolak," jelas mantan Wakil Ketua DPR ini.

Kalau pemerintah nekat menaikkan harga BBM, maka pemakzulan atau impeachment tinggal menggelinding dan SBY-Boediono harus meninggalkan tahtanya sebelum 2014.

Dia menambahkan, meskipun kenaikan harga BBM ditunda tapi jeritan, tangisan dan korban telah berjatuhan. Konsekuensinya, Presiden SBY atau Menteri ESDM yang harus mundur.[ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA