Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan beberapa parpol bermain-main dengan aspirasi rakyat. Sudah sangat jelas survei menunjukkan sekitar 90 persen rakyat menolak kenaikan harga BBM, karena jelas akan disertai kenaikan ongkos transportasi dan harga sembako. Begitu pula protes mahasiswa dan buruh yang begitu massif seharusnya ditangkap oleh parpol-parpol sebegai aspirasi rakyat.
"Sayangnya sebagian parpol tidak menangkapnya, justru mempertimbangkan kepentingan koalisi yang sesat," kata Din dalam keterangan tertulis kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 1/4).
Di sisi lain, lanjut Din, Muhammadiyah sangat menghargai sikap PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, dan PKS yang memilih menolak kenaikan harga BBM. Muhammadiyah berpendapat menyerahkan harga BBM kapada mekanisme pasar bebas bertentangan dengan keputusan MK yang sudah membatalkan pasa 28 ayat 2 UU Migas.
"Ini persoalan mendasar, yang seyogyanya semua parpol harus berkomitmen kepada penegakan konstitusi dan kedaulatan negara dalam bidang ekonomi," lanjutnya.
Hal inilah, masih kata Din, yang mendorong PP Muhammadiyah bersama sejumlah ormas mengajukan
judicial review tehadap UU Migas karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
[ysa]
BERITA TERKAIT: