"Aktivis dan masyarakat sudah lama sekali menahan diri, meminta baik-baik agar BBM tidak dinaikkan, tapi pemerintah bersikukuh. Pemerintah harus bertanggungjawab," tegas Direktur Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 30/3).
Kekacauan sosial yang terjadi saat ini, kata dia, diakibatkan sikap arogan pemerintah yang selalu mengeluarkan berbagai argumentasi yang tidak dapat dimengerti rakyat banyak. Padahal rakyat yang kesusahan dengan taraf hidup seadanya, sudah semakin menjerit.
"SBY tidak mau dengar jeritan rakyat yang memilihnya, atau SBY merasa cuma Demokrat yang memilihnya sehingga bisa duduk sebagai presiden?" gugat Tom.
Untuk itu, Presiden dan jajarannya wajib bertanggungjawab atas jatuhnya korban di pelbagai daerah baik dari pihak masyarakat ataupun aparat keamanan.
"Jika tidak, isu kenaikan BBM ini seolah sengaja dipelihara untuk menutupi kasus-kasus korupsi yang berkembang khususnya yang menerpa Demokrat dan pemerintahan SBY-Boediono," tandasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: