Tendensi penolakan dalam surat yang dibuat oleh Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, itu sangat kuat.
"Sekjen PKS memberikan
framing, yang intinya menolak kebijakan BBM. Publik melihat ada gelombang dan frekuensi beda yang ditunjukkan PKS," kata pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi (Jumat, 23/3).
Penolakan PKS terhadap kebijakan penaikan harga BBM ini menambah deretan panjang sikap mereka yang tak sejalan dengan pemerintah dan juga partai koalisi pendukung pemerintah. Setidaknya, kata Burhan, ini menjadi sikap yang ketiga kali dari pembangkangan PKS.
"Selama periode ke dua, PKS sudah tiga kali berseberangan. Terkait Century, mafia pajak dan terakhir soal ini," tandasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: