"Sekjen PKS yang menulis surat. Kita melihat keanehan. Yang namanya koalisi itu selalu bersama-sama. Kalau tidak itu namanya oposisi," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan beberapa saat lalu (Jumat, 23/3).
Surat PKS yang secara substantif menolak penaikan harga BBM itu adalah sebagai ketidakpatuhan PKS terhadap kontrak koalisi. Surat kontrak koalisi PKS dengan SBY dan Demokrat yang dibuat secara tertulis, bukan tersirat, menegaskan bahwa koalisi berlaku di bidang eksekutif dan legislatif.
"Kenapa tidak dipatuhi. Koalisi tentu boleh diskusi, ada Setgab. Bukan menyampaikan (ketidaksetuajuan) kepada media. Itu namanya menusuk dari belakang. Dan ini bukan kali pertama dilakukan PKS," imbuh Ramadhan.
[dem]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: