"Kebijakan itu (menaikkan BBM) intinya untuk selamatkan ekonomi Indonesia yang sudah bagus. Kemarin (2011) pertumbuhan kita mencapai 6,5 persen dan tahun ini ditargetkan 6,7 persen yang direvisi pemerintah dan DPRjadi 6,5 persen," kata Menteri Negara Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, kepada wartawan di Hotel Lombok Plaza, Nusa Tenggara Barat, Jumat (16/3).
Maka itu menurut dia harus ada kebijakan yang amankan tumbuh kembang ekonomi negara. Salah satunya menjaga respons pengusaha dalam negeri dan luar negeri begitu juga pengamatan mereka pada kebijakan fiskal Indonesia.
"Salah satunya postur APBN, kalau tak dapat respon bagus maka akan berpengaruh pada ketidakpercayaan yang akhirnya melahirkan ketidakstabilan ekonomi. Akan terjadi rush , cari negara yang aman buat mereka. Perlu dibuat kebijakan fiskal yag baik agar pengusaha dalam maupun luar negeri percaya pada kebijakan fiskal," paparnya.
Dia terangkan, dengan harga minyak 124 dollar AS per barel akan pengaruhi kebijakan fiskal dalam negeri dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan pada APBN. Karena 30 persen lebih APBN akan digunakan untuk subsidi sehingga pos lain dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan.
"Kalau premium dipertahankan Rp 4.500 maka jarak ke harga keekonomian akan jauh sekali. APBN akan alami distrust masyarakat," ungkap anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Dia akui, pelaku usaha yang masuk kategori miskin pasti akan alami mundurnya ekonomi akibat kebijakan sektor BBM. Maka diperlukan langkah sementara karena inflasi naik dan daya beli rakyat menurun.
"Pemerintah sangat peduli pada ekonomi rakyat paling bawah. Maka dibuat kebijakan rakyat miskin yang alami akibat dari BBM. Itulah bantuan langsung sementara. Soal pendidikan juga kita bantu rakyat," terangnya.
[ysa]
BERITA TERKAIT: