Rencana pemerintah memberikan semacam bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat terus mendapatkan penolakan.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung mengungkapkan penolakannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 15/3).
"Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat itulah yang menjadi hal yang harus secara gamblang disampaikan pemerintah kepada DPR. Penghematan anggaran Rp 2,5 triliun dari pengurangan subsidi BBM jangan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai)," kata Pram.
Apabila kompensasi diberikan dalam bentuk BLT, masih kata Wakil Ketua DPR ini, akan ada kelompok atau partai tertentu yang akan diuntungkan. Menurutnya, yang akan diuntungkan adalah pemerintah dan Partai Demokrat.
Untuk itu partai oposisi ini menyarankan agar anggaran penghematan BBM dialokasikan untuk pos-pos lain. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: