"Saya sarankan pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu langkah-langkah sebaiknya, opsi-opsi apa yang harus dipilih," kata politisi bersapaan Ical itu di gedung Nusantara IV DPR, Senin, (5/3).
Ical menambahkan, kalau memang kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah pengalokasian dana kompensasi yang tepat.
"Saya sarankan, uang yang berhasil dihemat itu harus untuk kepentingan masyarakat miskin dan kepentingan infrastruktur," tandas Ical.
Tidak itu saja sarannya, kompensasi kepada masyarakat harus menyentuh langsung pada kebutuhan mendasar seperti kesehatan dan pendidikan.
"Ada program keluarga harapan, yang sifatnya kesehatan dan pendidikan. Saya sarankan, sekolah gratis 12 tahun," jelasnya.
Menurut Ical, rencana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang besarnya Rp 150.000 per bulan untuk belum memadai.
"Pemberian uang itu sangat terbatas," ujar Ical.
[ald]
BERITA TERKAIT: