"Saya lihat pemerintah dalam hal ini sangat percaya diri patuh pada Bank Dunia, IMF, IDB, ADB dan sebagainya," kata Noorsy saat diskusi "Ada Apa dengan Kenaikan BBM?" di ruang wartawan, gedung Nusantara III DPR, Kamis, (1/3).
Noorsy menilai, rencana kenaikan BBM dan pembatasan subsidi adalah sikap menyesatkan.
"Tidak ada penghematan, APBN yang ada adalah relokasi (pemindahan). Mau penghematan tapi ada BLT-nya," jelasnya.
Noorsy kemudian membuka motif politik kenaikan harga BBM itu.
"Pertama, adanya bantuan (BLT) untuk penyuapan rakyat biar tidak marah. Kedua, membajak pemilu 2014. Di sini kita harus hati-hati," pungkasnya.
Dosen sosiologi hukum, Eggy Sudjana, menilai langkah menaikkan BBM karena alasan hemat anggaran dan kemudian memberikan subsidi baru dan langsung bagi rakyat yang terkena dampaknya dianggap tidak wajar.
"Dari subsidi ke subsidi, sama-sama bebani APBN, jelas berdampak inflasi yang memberatkan rakyat," katanya.
Bantuan Langsung Tunai jenis baru itu menurut Eggy sangat kental aroma politisnya, untuk menyelamatkan citra pemerintah jelang Pemilu 2014.
"Jadi kebijakan baru BBM ala SBY per-1 April perlu diwaspadai, khususnya subsidi langsung ini berpotensi
money politics dengan beban APBN," tandas Eggy.
[ald]
BERITA TERKAIT: