"Makanya SBY harus tegas," ujar pakar hukum tata negara, Margarito Kamis di sela-sela diskusi bertajuk "Independensi KPU dan Demokrasi Subtansial di Indonesia" yang diselenggarakan oleh PB PMII di kantor Sekretariat PMII Jalan Salemba Tengah, Jakarta (Minggu, 19/2).
Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan hanya 2,3 persen rakyat menganggap penegakan hukum sudah dilakukan dengan sangat baik. Sementara, 25,2 persen menganggap penegakkan hukum sudah baik, 27,5 persen sedang saja, dan 7,7 persen sangat buruk.
Margarito sendiri merasakan betul sikap SBY yang sering disampaikan ke publik bahwa akan berada di garda terdepan dalam memberantas korupsi, namun belum terlihat faktanya.
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada SBY, sarab margarito, maka SBY harus berani dan tegas serta membuat program-program penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat luas. Bukan pada untuk kepentingan partai Demokrat yang menaunginya.
"Saya heran, Nazaruddin belum tersangka sudah dipecat. Tapi Angelina tidak demikian," Margarito mempertanyakan.
[dem]
