Koordinator Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) Mustar Bona Ventura mengatakan, biaya yang dikeluarkan negara jika Yudhoyono diganti tahun ini, mulai dari pembentukan pemerintahan transisi yang bekerja selama 6 bulan hingga pelaksanaan pemilu di luar biaya rutin APBN tidak akan menghabiskan lebih dari Rp 12 triliun. Itu dengan perbandingan biaya pemilu transisi diasumsikan membengkak 3 kali lipat dari biaya pemilu tahun 2004 yang menghabiskan Rp 4 triliun.
Berdasarkan perhitungan itu, kata dia, maka biaya transisi Indonesia hanya sebesar 2 persen dari total hutang luar negeri yang dibuat Yudhoono sejak 2007 hingga 2012 yang mencapai Rp 600 triliun.
"Jika diprediksikan hingga tahun 2014 hutang luar negeri membengkak menjadi Rp 2.400 triliun atau bertambah sekitar Rp 1.000 triliun dari tahun 2007, maka persentase biaya transisi Indonesia jika SBY diganti hari ini hanya sebesar 1,2 persen dari prediksi kerugian negara akibat hutang luar negeri yang dibuat SBY dari 2007 hingga 2014," beber Mustar kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 11/2).
Mustar menambahkan, jika melihat trend korupsi terkini yang dilakukan partai politik, seperti Partai Demokrat yang tersangka pelakunya adalah Bendahara Umum (M Nazaruddin), Wakil Sekjen DPP Demokrat (Angelina Sondakh), serta Ketua Umumnya yang menjadi terduga korupsi, maka mengganti Yudhoyono sekarang adalah pilihan paling mungkin untuk menyelamatkan ratusan hingga ribuan triliun uang rakyat.
"Jadi, membiarkan SBY hingga 2014 sama saja artinya membiarkan hutang luar negeri membengkak tanpa kendali dan memberikan kesempatan 2,5 tahun lagi partai penguasa mengkorupsi puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun rupiah lagi," tandasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: