Ada juga kasus-kasus yang tidak begitu menonjol di pemberitaan nasional, seperti perusakan bandara Pattimura di Ambon kemarin yang dipicu kasus sengketa tanah antara masyarakat adat dengan TNI AU.
"Dan ada banyak persoalan lebih besar di bagian lain Indonesia, tinggal tunggu waktu saja untuk meledak," kata Wakil Ketua Komisi I, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 31/1).
Mantan Sekretaris Militer Presiden ini melihat, rentetan kekerasan meledak satu per satu karena dalam satu tahun terakhir penanganan masalah sosial dilakukan setengah hati. Bahkan timbul kegamangan di tingkat para pakar dan penegak hukum, manakah yang lebih dulu harus ditindak, kerusuhan itu sendiri atau penyebab kerusuhan sosialnya.
"Di sana negara tak hadir, polisi pun mulai gamang seolah ingin selesaikan semua masalah padahal tidak mampu. Kepala negara juga diam saja tidak sungguh-sungguh memanajemen republik ini," sebutnya.
Aksi-aksi sabotase fasilitas umum seperti terjadi di Ambon dan tol Cikarang oleh massa buruh pekan lalu, dinilainya, berpotensi sebagai tren baru.
"Rakyat mulai punya cara sendiri karena pemerintah tak punya solusi. Dan ternyata, cara-cara kekerasan itu efektif untuk wujudkan kehendaknya," tegas dia.
TB Hasanuddin mengingatkan, kondisi itu tidak boleh dibiarkan karena mengarah pada ketiadaan peran pemerintah yang dapat berimbas pada anarki nasional dan negara gagal.
"Saat ini sudah tampak jelas kegagalannya," tegasnya.
[ald]
