Menurut Kyai Maman Imanulhaq dari Majelis Nasional Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), pihak pemerintah yang kembali tidak datang memenuhi undangan DPR merupakan pelecehan terhadap rakyat.
"Kasus ini sudah menyangkut kehidupan bersama dan mengancam desintegrasi. Untuk itu, pemerintah tidak bisa lagi main-main," kata dia kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 18/1).
Jika Presiden SBY tidak menegur bawahannya, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menkopolhukam yang tidak memenuhi undangan DPR secara sepihak, maka Presiden SBY sendiri yang seharusnya turun.
"Jika SBY tidak dapat menangani bawahannya, sebaiknya ia yang turun saja," kata Maman.
Seperti diketahui pihak Walikota Bogor tetap melarang GKI Yasmin melanjutkan pembangunan gereja, bahkan diduga mobilisasi masa terus dilakukan oleh Walikota untuk menghalangi ibadah jemaat GKI Yasmin.
[dem]
BERITA TERKAIT: