"Masalah penegakan hukum jangan jadikan ajang diskusi ataupun pembahasan politik. Kalau wacana pembahasan hukum, kasih kepada akademisi kampus. Tapi penegak hukum tidak perlu wacana," tegas Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 18/1).
Anggota Komisi II DPR ini meminta KPK profesional, tidak bergerak berdasarkan order dan tekanan opini yang berkembang.
"Kami tak mau tanggapi permainan wacana KPK. Yang kami hendaki di depan hukum itu semua sama. Siapapun baik Ical, Pak SBY, Megawati atau rakyat jelata sama semua," ujar dia.
Menurut dia, upaya kekuatan politik untuk mengendalikan KPK dalam penegakan hukum kasus Wisma Atlet.
"Tapi belum ada indikasi KPK mengikuti tekanan itu. Justru kami kuatkan KPK untuk jangan terpengaruh. Indikasi rekayasa sudah mulai ada," tegasnya.
Kemarin, Ketua KPK Abraham Samad mengaku sudah memerintahkan Jurubicara KPK Johan Budi untuk menyampaikan tersangka baru dalam dua kasus besar.
"Insya Allah, dalam waktu dekat Pak Johan (Jurubicara KPK) akan umumkan tersangka, baik cek pelawat maupun wisma atlet," kata Abraham di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (Selasa, 17/1).
[ald]
BERITA TERKAIT: