Demikian disampaikan pengamat politik yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh P. Daulay kepada
Rakyat Merdeka Online petang ini (Kamis, 12/1).
"Selama ini kita mendengar anggota DPR berteriak nyaring tentang dugaan korupsi di banyak departemen. Tetapi sangat disayangkan, mereka seakan melupakan persoalan yang sama di tempat dimana mereka berkantor. Sebaiknya, selain mengawasi pemerintah, DPR juga harus melakukan pengawasan di lingkungan kantor sendiri. Pengawsan di lingkungan sendiri malah harus lebih ketat dan transparan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Saleh juga mempertanyakan proses lolosnya usulan anggaran masing-masing Rp20 miliar untuk renovasi ruang Banggar dan Rp 2 miliar untuk renovasi toilet. Menurutnya, sebelum anggaran itu dikeluarkan, tentu telah diproses dan disyahkan oleh DPR. Lalu kenapa sekarang banyak sekali anggota DPR yang menilai jumlah anggaran itu tidak wajar.
"Saya melihat, isu ini juga telah dipolitisasi di tingkat DPR. Buktinya, banyak anggota DPR yang mempersoalkan. Padahal, dalam mekanisme penetapan anggaran, mereka kan bisa mengevaluasi dan mengoreksi sebelum disyahkan.Jangan-jangan, kalau tidak ada elemen masyarakat yang mempertanyakan, mereka juga akan diam saja," paparnya.
Sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat, sudah semestinya para anggota DPR itu bekerja secara kolektif. Kalau sudah ada penetapan seperti itu, harus dipertanggungjawabkan secara bersama. Jangan sampai ada yang kelihatan lepas tangan dan cenderung jadi pahlawan kesiangan.
[zul]
BERITA TERKAIT: