Ratusan selebaran dibagikan mahasiswa kepada wartawan di tengah demonstrasi ribuan orang dari Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia di seberang Istana Negara beberapa saat lalu (Kamis siang, 12/1). Disebutkan dalam selebaran milik KMBJ itu, awal dari penindasan dan pembunuhan rakyat yang terjadi di Bima adalah kebijakan Bupati Bima, NTB, Ferry Zulkarnain yang meloloskan pertambangan Aburizal Bakrie.
"Melalui perjanjian politik antara pemerintah daerah Bima dengan Aburizal Bakrie, maka menghasilkan sebuah SK 188/2010 yang dikeluarkan Ferry Zulkarnain," demikian kutipan isi selebaran tersebut.
Mahasiswa Bima di Jakarta yakin bahwa Grup Bakrie memiliki saham mayoritas di PT SMN. Ical pun dituduh sebagai dalang pembantaian rakyat yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima sehari menjelang hari raya Natal tahun lalu (24/12).
"Pemilik perusahaan Grup Bakrie harus segera ditangkap dan diadili secara hukum karena jadi otak pembunuhan di Bima. PT SMN harus segera diadili secara hukum karena berperan penting untuk membantai masyarakat tak berdosa dan mencuri pegunungan/hutan 7.000 hektar," ucapnya.
Mahasiswa Bima juga meminta Ferry Zulkarnain segera dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam praktik suap meloloskan pertambangan PT SMN.
Politisi Partai Demokrat-lah yang paling getol menyatakan bahwa PT SMN sebagai mesin ATM Aburizal Bakrie melalui Bupati Bima. Dikutip dari
JPNN, menurut Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan, PT SMN hanya berkaitan Ical dan bukan dengan Golkar. Ramadhan Pohan juga menyatakan keberpihakan Bupati Bima, NTB, Ferry Zulkarnain, membela perusahaan tambang PT SMN karena PT SMN pendukung utama pemenangan Ferry pada Pilkada lalu.
Sementara, General Manager PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) Sucipto Maridjan sudah membantah kabar mengenai kepemilikan saham Aburizal Bakrie alias Ical di perusahaan tersebut pada Senin lalu di gedung DPD, komplek parlemen, Jakarta.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: