"Renovasi toilet sebagai benda yang digunakan adalah hal wajar, tetapi karena menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, tentu segala sesuatunya harus bisa dipertanggungjawabkan secara obyektif dan rasional," kata Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB), Chusnunia, kepada wartawan, Senin pagi (9/1).
Yang dia tangkap dari kritik publik adalah transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan renovasi toilet sendiri mungkin tidak menjadi persoalan besar asalkan Kesekjenenan menyampaikan bagaimana menghasilkan rencana anggaran Rp 2 miliar itu. Tanpa penjelasan dan argumentasi yang obyektif dan rasional, sudah tentu rakyat mencurigai DPR. Kesekjenan DPR selayaknya memiliki pola komunikasi dengan publik secara baik.
"Kalau tidak mau dicurigai, harus dijelaskan, jika perlu detailnya, berapa banyak toilet yang direnovasi, toilet yang rusak kondisinya separah apa? Dan hal-hal lain harus dijelaskan, saya yakin publik dapat menerima. Jangan sampai hal-hal seperti ini semakin memperburuk penilaian masyarakat terhadap DPR," pungkasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: