Dana sebesar Rp 2 miliar yang dianggarkan memang bukan untuk membiayai perbaikan satu toilet saja, tetapi untuk biaya renovasi 220 toilet di 22 lantai.
Meski masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal DPR, dorongan agar DPR terlebih dulu memperbaiki cara berpikir dan akuntabilitasnya menyeruak di tengah polemik.
"Sebetulnya renovasi apapun boleh asal kinerja DPR direnovasi juga," kata pengamat politik Boni Hargens melalui pesan singkat kepada
Rakyat Merdeka Online dari Jerman, beberapa saat lalu, Sabtu (7/1).
Dari perbandingannya dengan apa yang biasa terjadi di negara maju seperti Jerman, pembangunan dan renovasi bangunan pemerintah atau parlemen juga terus menerus dilakukan menggunakan uang negara.
"Tapi orang tidak persoalkan biaya yang dikeluarkan karena kinerja birokrasi dan pemerintah jelas terlihat," katanya lagi.
Melihat resistensi rakyat atas tiap rencana pemakaian anggaran yang besar oleh DPR meski untuk memperbaiki fasilitas kerja, dia punya saran kepada lembaga yang dicap terhormat itu
"Yang penting menurut saya, DPR harus juga merenovasi cara berpikir dan akuntabilitas mereka terhadap rakyat," tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: