Ketua Umum Koalisi Perubahan untuk Papua, Rizal Ramli, mengingatkan, Papua merupakan bagian dari Republik Indonesia. Bahkan, sejarah Indonesia antara lain juga dimulai dari Papua. Sejumlah tokoh kemerdekaan pernah dibuang Belanda ke Boven Digoel, Papua. Soekarno sendiri menghormati jasa putra Papua, antara lain Johanes Abraham, dalam bentuk patung “Bebaskan Irian Barat†di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
"Pemerintah sepertinya tidak pernah mau belajar dari pengalaman sejarah. Pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan yang sering tidak manusiawi," kata Rizal.
Ia menambahkan, pemerintah harus menghilangkan ketakutan berlebihan terhadap gerakan yang dituding sebagai sparatis, yang akan melepaskan diri dari Indonesia. Sikap paranoid seperti itu menjadi penyebab utama tindakan represif aparat, dan penggunaan kekerasaan yang bertentangan dengan hak azasi di Papua.
Pendekatan keamanan dan kekerasan, sambung bekas Menteri Koordinator Bidang Ekonomi itu, untuk menyelesaikan daerah-daerah konflik terbukti tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebalinya, justru semakin menimbulkan kebencian penduduk setempat, meningkatkan eskalasi konflik, dan semakin besarnya tuntutan untuk melepaskan diri dari NKRI.
Di satu sisi, kata dia, pemerintah harus mewaspadai kelompok-kelompok di dalam negeri yang terus berusaha memelihara terjadinya konflik di Papua untuk kepentingan individu dan kelompok mereka. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menyadari adanya pihak-pihak luar yang mendorong kemerdekaan Papua. Sekalipun mereka mendukung Papua tetap berada dalam bingkai NKRI. Motif utama adalah penguasaan sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah, serta menancapkan hegemoni mereka di Papua.
Pemerintah, seru Rizal, jangan di satu sisi dalam berbagai pernyataan resmi menyatakan akan menggunakan pendekatan tanpa kekerasan dan damai terhadap Papua. Tetapi di sisi lain, dalam prakteknya justru melakukan tindakan kekerasan dan teror yang menimbulkan suasana ketakutan di Papua. Politik dua muka sangat berbahaya dan justru menimbulkan kebencian dan memperbesar tuntutan melepaskan diri serta mempercepat disintegrasi Indonesia.
"Pemerintah harus segera menghentikan politik dua muka terhadap Papua," tegasnya.
Terakhir, katanya, pemerintah harus membeberkan secara transparan tindakan kekerasan yang terjadi, dan segera mengadili mereka yang melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak azasi, baik di Papua maupun mereka yang memberi perintah tersebut dari Jakarta.
[dem]
BERITA TERKAIT: