"Saya melihat pernyataan Menkopolhukam yang mengatakan bahwa medannya sulit dan lain sebagainya itu tidak tepat. Pernyataan pejabat seperti itu menimbulkan
imej dari wartawan asing seolah tentara nasional Indonesia dengan Polri hanya kuasai perkotaan dan jalan umum," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online, Kamis petang (10/11).
Padahal, lanjut mantan Sekretaris Militer Presiden ini, TNI khususnya AD sedang melakukan upaya pengejaran ke dalam hutan tapi memang butuh waktu, karena harus ekstra hati-hati dan jangan sampai salah tangkap atau menimbulkan pelanggaran HAM.
Menanggapi temuan investigasi Komnas HAM di Papua yang menyatakan ada banyak kasus pelanggaran hak manusia yang dilakukan aparat, mantan Sekretaris Militer Presiden ini mendukung lembaga itu membawanya ke pengadilan HAM.
"Komnas HAM jangan hanya teriak-teriak, buktikan bahwa itu ada dan kalau ada bawa ke pengadilan HAM. Kalau tidak ada orang yang dihukum atas pelanggaran HAM maka hanya akan memperuncing situasi atau menimbulkan ketegangan dari rakyat kepada aparat," pinta TB.
Soal indikasi ada permainan asing di balik konflik Papua, menurutnya, bukan kapasitas publik, pengamat politik bahkan anggota DPR yang mengungkapkannya.
"Itu harus wewenang BIN," ucapnya.
Namun, terlepas dari ada tidaknya asing bermain di Papua apapun modus dan motifnya, politisi PDI Perjuangan ini mengajak bangsa tidak hanya mampu menuduh pihak luar sebagai penyebab kekacauan dan pengerukan sumber daya alam besar-besaran di Papua.
"Bangsa ini yang harusnya mampu mandiri mengurus asetnya sendiri. Janganlah karena ketidakmampuan kita mengurus lalu kita terus menerus salahkan asing. Kita yang tidak mandiri, kok asing yang disalahkan," tandasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: