Kalau menjaga presiden dan wapres-nya sendiri saja tidak mampu, Indonesia akan mendapat ketidakpercayaan dari negara-negara sahabat ketika kepala negara mereka merencanakan kunjungan. Ujian terdekat adalah saat pengamanan tamu Very Very Important Person (VVIP) saat perhelatan SEA Games XXVI di Palembang 11 November mendatang.
Mantan Sekretaris Militer di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan pentingnya evaluasi bersama secara menyeluruh dan mendalam antara Panglima TNI dan Kapolri soal rapuhnya pengamanan kepala negara dan wakil presiden.
"Doktrin pengamanan Presiden dan Wapres adalah
zero risk. Harus dievaluasi sungguh-sungguh. Kalau terus berulangkali bobol, kalau tidak mampu, ya diganti tergantung hasil evaluasi. Yang 'memble' komandan grup atau di komandan Paspampres?" ujar TB Hasanuddin kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 1/11).
Karena sangat serius dan masih belum mendapat respon yang sungguh-sungguh, Wakil Ketua Komisi I ini meminta Presiden SBY turun tangan dalam evaluasi pengamanan dirinya sendiri. SBY perlu memanggil Kapolri dan Panglima TNI membicarakan hal tersebut karena kegiatan kenegaraan Presiden dan Wapres masih sangat panjang.
"Presiden harus tahu sejauh mana keseriusan Pangima TNI dan Kapolri amankan presiden. Harus dicurigai juga adanya kealpaan disitu. Kita ini harus bertanggungjawab agar presiden nyaman dalam tugasnya. Jangan dia dikelilingi orang yang lalai. Presiden harus worry pada keselamatannya," urainya.
Dalam sehari-hari, TB jelaskan bahwa Kepala BIN, Kepala Intel Polri dan Kepala Intel di TNI pasti memberikan suplai data kepada Sekretaris Militer Presiden dan Komandan Paspampres. Hasil analisa bentuk ancaman kepada presiden dan wapres itu harus ditindaklanjuti Paspampres untuk praktik pengawalan
"Harus
zero risk dan jangan main-main dengan keselamatan mereka (presiden dan wapres) karena menyangkut kepala negara dan dunia internasional," jelasnya.
"Tukang kebun bisa lolos ring 1 itu jadi bahan ketawaan dunia internasional. Atase-atase pertahanan mentertawakan. Bagaimana bisa mengamankan tamu sekelas kepala negara asing? Itu jadi tanggungjawab Paspampres. Evaluasi dan kalau memang perlu dimutasi yang harus dimutasilah," tandas TB.
[ald]
BERITA TERKAIT: