Kabinet Indonesia Boros (KIB) Menyampah

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>

LAPORAN: ALDI GULTOM

Kamis, 20 Oktober 2011, 14:06 WIB

<i>Kabinet Indonesia Boros (KIB) Menyampah</i>

sby-boediono-hatta/rm

RMOL. Penambahan 13 Wakil Menteri (Wamen) baru oleh Presiden SBY bakal mengakibatkan pemborosan anggaran negara yang tidak bisa dimaafkan.

Pemborosan disebabkan adanya kenaikan anggaran fasilitas negara yang bakal diberikan kepada 19 Wamen. Meski dalam APBN saat ini belum ada anggaran untuk operasional Wamen, tapi mari berasumsi berdasarkan perbandingan anggaran operasional menteri dengan wakil menteri.

Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi pada Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, saat ini anggaran operasional untuk menteri yang diberikan negara atau yang disetujui DPR, minimal sebesar Rp 1,2 miliar per tahun. Rata-rata setiap bulan belanja operasional menteri sebesar Rp 100 juta per bulan.

"Jadi, setelah Wamen dilantik, kemungkinan Wamen juga akan mendapatkan anggaran operasional rata-rata sebesar Rp 1,2 miliar untuk setiap tahun," jelasnya saat dihubungi sesaat lalu, Kamis (20/10).

Kalau ada 19 Wamen, maka anggaran operasional mereka saja akan menghambur-hamburkan uang negara sebesar Rp 22 miliar per tahun. Belum lagi anggaran untuk jamuan tamu Wamen, pengadaan pelengkapan Wamen, operasional keprotokolan, rapat-rapat kerja Wamen, terselenggaranya pelayanan Wamen, dan anggaran pengadaan mobil dinas. Padahal, beban negara sudah sangat berat untuk mengalokasikan anggaran kepada para menteri Rp 14 miliar per tahun.

"Ibarat ingin membangun rumah, presiden lebih senang mengalokasi anggaran untuk 'tukang bangunan' daripada membeli 'bahan-bahan bangunan' alias mengalokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat," ucapnya.

SBY juga melanggar instruksinya sendiri, yaitu Instruksi Presiden nomor 7/2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian dan Lembaga yang diteken medio Maret tahun ini. Uchok sepakat kalau Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang biasa disingkat KIB itu pantas berganti nama menjadi Kabinet Indonesia Boros.

"Bahkan bukan lagi Kabinet Indonesia Boros, tapi kabinet sampah. Kenapa sampah, karena dia boros dan bukan menyelesaikan masalah. Juga menyebabkan tumpang tindih Wamen dan menteri, dan konflik kepentingan. Ini kabinet paling boros. Makanya dia hasilkan sampah," tandasnya.[ald]