Pemerintah Harus Peduli, Jangan Abaikan Hak Karyawan Freeport

Demikian ditegaskan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online siang ini.

"Kalau ada hak-hak yang belum dipenuhi, kita minta pemerintah melakukan advokasi terhadap karyawan Freeport.  Apalagi ini perusahaan asing, harusnya tunduk dan patuh kepada aturan yang diberlakukan di negara Indonesia, tempat mereka 'cari makan'. Jangan sampai karyawan lokal yang ada di situ tidak mendapatkan hak-haknya," tegasnya.

Saleh mengatakan itu karena melihat pemerintah dan politisi di DPR tampaknya mengacuhkan atau kurang peduli terhadap tuntutan demonstran. Hal ini bisa dilihat dari pembicaraan tentang hal ini kalah hangat bila dibandingkan dengan isu politik, seperti reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Seolah-olah yang diperjuangkan (politikus) itu kepentingan politik semata, bukan kepentingan rakyat Indonesia, karyawan Freeport. Apapun persoalannya, kita meminta pemerintah dan politisi harus mengadvokasinya," ungkapnya.

Apalagi, masih kata Saleh, kemarin perwakilan karyawan Freeport mengadu ke DPR. DPR harus tanggap, termasuk DPR harus melakukan pengawasan terhadap mekanisme yang berjalan di perusahaan asal Amerika Serikat. "DPR harus memastikan tidak ada karyawan yang tak terpenuhi hak-haknya. Karena itu sudah menjadi tugas mereka (DPR)," tandasnya. [zul]