Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani menentukan sikap, apakah sebagai partai pendukung pemerintah (koalisi) atau oposisi. Bila memilih keluar dari pemerintah, PKS harus jantan menyuruh menteri-menterinya segera mengundurkan diri.
"Apa yang dilakukan PKS telah mencenderai arti dari sebuah koalisi. Sangat tidak santun dan melangkahi hak preogratif Presiden SBY," kata Syarif Hasan kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 11/10).
Selama ini, kata Syarif Hasan, PKS menggunakan cara berpolitik yang tidak santun dan memberikan contoh yang tidak baik bagi demokrasi di tanah air. Berbagai pernyataan politisi PKS menunjukkan dan menganggap dirinya seolah-olah oposisi, bahkan lebih keras dari pada oposisi.
Di sisi lain, PKS justru tetap menginginkan posisi menteri yang ada di kabinet tidak di usik-usik. PKS benar-benar menggunakan standar ganda dan membahayakan bagi berjalannya roda pemerintah.
"Mereka tidak tahu apa, kalau
reshuffle itu preogratifnya Presiden," kata Syarif.
Dengan tegas, Syarief menantang PKS untuk berani menentukan sikap. Kalau PKS pilih mau keluar dari koalisi, maka PKS harus berani menarik seluruh menterinya dari jajaran kabinet.
"Itu namanya jantan," tegas Syarif, yang juga Sekretaris Setgab Koalisi.
Syarif menambahkan, PKS juga tidak perlu mengancam-ancam SBY.
"Itu sama namanya dengan mengancam rakyat Indonesia dan ini menjadi prilaku politik yang tidak bagus. Kita jangan bicara soal demokrasi, dari sisi kultur ketimuran saja, apa yang dilakukan PKS tidak etis," demikian Syarif.
[ysa]
BERITA TERKAIT: