Ada Satu dari Sembilan yang Paling Pantas Dicopot SBY

"The right man on right  place. Sesuai dengan kepasitas dan integiratasnya," kata Jurubicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Masyarakat seperti dibuai angin surga ketika SBY berjanji bentuk kabinet hasil reshuffle akan lebih difokuskan untuk mengejar target ke depan. Tentu saja persyaratan utamanya adalah keberanian SBY melepaskan diri dari sanderaan partai politik dan manuver anggota Dewan di Senayan.

Sangat dihargai kalau Presiden mengajak para pimpinan partai politik untuk membicarakan rencana reshuffle. Kita sebut saja itu sebagai salah satu wujud fatsun berpolitik.

Namun, omongan Istana belum bisa dipegang soal kabar perundingan SBY dengan sejumlah menteri sodoran partai politik dan menteri-menteri yang juga menjabat Ketua Umum parpol. Jubir Presiden Julian Pasha dalam satu kali kesempatan mengatakan, Ketua Umum PPP yang juga Menteri Agama dan Ketua Umum PAN penjabat Menko Perekonomian sudah diajak bicara empat mata oleh SBY. Tapi dia yakin pertemuan itu bukan untuk membahas reshuffle.

Begitupula Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparinga, yang pada satu diskusi publik di Jakarta, Sabtu pekan kemarin, menegaskan bahwa hanya seorang Wakil Presiden Boediono yang diajak berunding oleh Presiden untuk isu reshuffle.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, Presiden sangat mengandalkan evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan lembaganya. Dia terangkan, ada beberapa menteri yang memiliki rapor merah di kala pemerintahan KIB II nyaris berusia dua tahun.

Tampak terang upaya Istana mencitrakan SBY, yang sering dituduh lamban dan peragu, kali ini tidak akan menempatkan dirinya sebagai sanderaan siapapun termasuk partai politik yang mendominasi kabinet. Kalau benar, bolehlah jantung para petinggi parpol koalisi berdegup kencang. Dan patut menteri-menteri yang secara sadar selama ini cuma memakan "gaji buta" pasrah berserah.

Rakyat tahu, tidak ada kepastian dalam wahan politik negeri ini. Satu-satunya yang pasti, rakyat tak puas terhadap kerja pemerintah dua tahun terakhir. Cermin yang bisa dipercaya akurasi dan keilmiahannya adalah riset lembaga survei yang secara berkala mempublikasikan hasil penelitiannya ke publik. Diketahui, tahap demi tahap kepercayaan rakyat pada pimpinan nasional menurun. Pemerintah kehilangan kredibilitas.

Syukurlah kalau SBY menjamin reshuffle dilakukan tidak atas pikiran bongkar habis atau yang penting gantian saja, sementara tujuannya tidak jelas.

Memang, tak perlu bongkar habis, Pak Presiden. Publik tidak menyangkal bahwa ada segelintir menteri yang bekerja penuh keikhlasan penuh semangat pengabdian. Dan itulah yang seharusnya terwujud sesuai sumpah jabatan mereka!

Peneliti Indobarometer, M Qodari, Sabtu (24/9) lalu menyebutkan, ada 9 (sembilan)  pos kementerian harus diganti karena berkinerja lemah. Tentu saja, prediksi Qodari bukan cuma berlandas mitos angka sembilan sebagai angka kesayangan SBY.

Sebagian kalangan sebelumnya mengatakan, menteri bermasalah dibagi dalam tiga kategori. Pertama, menteri yang tidak bekerja baik karena teganjal kesehatan. Kedua karena tersangkut kasus hukum dan dianggap gagal dalam penyelesaian agenda besar. Ketiga, menteri yang dilanda kasus privat seperti perceraian atau perselingkuhan.

Untuk kategori sakit, yang paling mungkin digeser adalah Meneg BUMN, Mustafa Abu Bakar (profesional). Mustafa sempat dibesuk Presiden dan Ibu Negara di RS Medistra karena serangan jantung yang dideritanya. Hingga saat ini dia dikabarkan masih dirawat di Singapura, dan sebulan lebih belum menunjukkan kesembuhan.

Sedangkan di daftar menteri yang tersangkut kasus hukum, nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB) dan Menpora, Andi Mallarangeng (Demokrat), paling mencolok. Keduanya jadi beban berat SBY. Muhaimin praktis jadi bulan-bulanan publik karena masalah ketenagakerjaan di luar negeri ditambah kasus korupsi di Kementeriannya. Sedangkan Menteri Andi Mallarangeng bermasalah dalam persiapan SEA Games 2011 dan kasus korupsi di Kementeriannya.

Untuk mereka yang tidak mampu menjalankan agenda-agenda penting sesuai instruksi Presiden, tersebutlah Menteri ESDM, Darwin Saleh (Demokrat), yang dianggap tak mampu memenuhi target lifting minyak sejak dua tahun belakangan. Dalam catatan kami, Darwin pun sempat diisukan bermasalah dalam isu personal menyangkut hubungan asmara.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo (profesional) juga masuk kategori prioritas untuk diganti.

"Yang saya dengar Menteri Keuangan ini komunikasinya dengan Presiden tidak lancar, begitu juga komunikasi dengan menteri lainya," kata M Qodari.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Demokrat). Angka kecelakaan yang bombastis selama mudik Lebaran kemarin, bahkan dilansir menelan korban jiwa lebih dari 700 orang, menjadi pertimbangan utama. Namun ada catatan khusus, SBY akan sulit mencari pengganti Freddy yang selama ini jadi faktor penting dalam penerapan asas pemerataan jatah putra daerah di pusat.

Kemudian ada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (profesional) yang dinilai gagal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Di urutan selanjutnya, tercantum Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar asal PAN yang sering menuai kontroversi karena kerap melontarkan komentar asal-alasan dan "menelan ludah" sendiri seperti ketika dia mengumumkan penjemputan buronan Muhammad Nazaruddin yang ternyata tidak benar.

Dalam kategori kasus privat, Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, masuk di dalamnya. Perkembangan berita gugatan cerai yang dilayangkan istrinya bahkan sempat jadi atensi Presiden. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Presiden memberi perhatian khusus dikarenakan gugatan cerai itu sudah mempengaruhi kinerja menteri asal Partai Persatuan Pembangunan itu.

Di waktu lalu, sebelum isu reshuffle menguat, Rakyat Merdeka Online sempat mengajak pembaca mengutarakan pendapat soal apa yang harus dilakukan Presiden SBY terhadap menteri-menteri yang gagal mencegah, atau mungkin terlibat dalam, berbagai kasus suap dan korupsi di kementerian yang mereka pimpin. Kini, tak salah bila kami menggelar poling yang lebih tajam.

Menurut Anda dari kesembilan menteri yang dijabarkan tadi, siapa yang harus menjadi prioritas untuk diganti? Kami persilakan pembaca yang budiman untuk memilih melalui poling yang kami buka sejak dua hari terakhir. Poling ini menggunakan metode one IP one vote. Demi membuka ruang demokrasi lebih luas, kami juga membuka opsi untuk Anda yang menganggap tak ada satupun dari sembilan nama itu yang pantas dipecat.

Kami anjurkan, klik pilihan Anda sekarang juga. Pembaca yang baik, selamat mencopot menteri![ald]