"Kami berharap saatnya pemerintah tidak beretorika lagi. Namun harus dengan tegas memberikan jaminan kepada siapapun yang ada di Indonesia. Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa kewajiban dari negara untuk menjamin rasa aman," ujar Sekretaris Eksekutif Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonsia (KWI), Romo Benny Susetyo, saat menyampaikan pernyataan pers Inter Religious Council (IRC) Indonesia, di Kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), di Jakarta, Senin siang (26/9).
"Berulang-ulang jaminan itu belum terbukti secara efektif," sambungnya.
Pemerintah katanya, selalu terlambat dalam mengestimasi sebuah peristiwa teror. Pemerintah harus mulai belajar bahwa untuk mengatasi aksi teror, itu tidak melulu dengan menekankan pendekatan-pendekatan keamanan saja. Tetapi, perlu juga upaya-upaya yang mendorong semua warga negara Indonesia untuk mencintai bangsanya.
"Pertama, butuh pendekatan-pendekatan kultur dan budaya sehingga gerakan-gerakan radikalisme bisa dipersempit ruang gerakkannya. Kedua harus mengevaluasi kembali model-model pendekatan yang selama ini ada, apakah efektif atau tidak. Ketiga, perlu dievaluasi tentang kinerja dari aparat kepolisian dan inteligen dalam mengatasi aksi-aksi teroris karena terus saja berlangsung. Perlu ada keterbukaan untuk mencari akar-akar persoalan yang mendalam," katanya.
Diingatkan Romo Benny, peningkatan kewaspadaan dan sikap proaktif dari pemerintah belum cukup untuk melahirkan keamanan beribadah. Pemerintah, katanya, perlu juga mengatasinya dengan pendekatan-pendekatan sosial ekonomi. "Kita yakin kalau Pemerintah berupaya dengan mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat juga tokoh-tokoh pemuda, maka ruang sempit dari gerakan-gerakan ini bisa lebih dipersempit lagi," ungkapnya.
"Dan Pemerintah harus juga melakukan pendekatan-pendekatan kesejahteraan bagi mereka," demikian Romo Benny.
[dem]
