"Tidak ada koordinasi dan kuatnya ego sektoral, padahal semua punya bidang sama tapi tidak mau saling terkait," jelas pengamat intelijen AS Hikam, kepada
Rakyat Merdeka Online, Senin (26/9).
Menurut anggota Lemhanas ini, indikasi ego sektoral itu terlihat ketika kepolisian ternyata begitu cepat mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri di gereja Solo. Dia yakin kalau sebelumnya sudah ada data intelijen masuk namun tidak cepat disikapi.
"Dalam kasus Solo ini terbukti kalau Polri bisa sangat cepat identifikasi pelaku dan jaringannya setelah kejadian. Kalau intelijen itu sebelum ada apa-apa sudah memberi laporan," kata mantan menteri kabinet era Presiden Gus Dur ini.
Hikam menambahkan, belajar dari kasus kerusuhan Ambon atau Poso, terungkap bahwa
user intelijen di daerah dan pusat tidak cepat-cepat melakukan tindakan setelah mendapatkan informasi.
"Dan persoalan lain adalah otoritas di atas, yaitu presiden yang tidak tegas, padahal punya otoritas untuk memerintahkan kepolisian bekerja cepat," jelasnya.
Tidak hanya Hikam yang geram atas kondisi ego sektoral itu. Kalangan Komisi I seperti Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, dan anggota Komisi I Tantowi Yahya seringkali mengutarakan, persoalan utama dalam kegiatan pemberantasan terorisme di Tanah Air adalah pada ego sektoral di antara badan-badan intelijen yang banyak jumlahnya. Persoalan itu mengakibatkan kelambanan dalam menindaklanjuti informasi intelijen yang akhirnya jadi celah bagi tindakan teror.
Badan Intelijen Negara (BIN) yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi temuan hanya menyerahkannya kepada lembaga yang dinilai terkait dengan informasi. Tapi, acap kali informasi dari BIN tidak direspon oleh lembaga-lembaga tersebut sehingga kekerasan antar agama terlambat dicegah.
"Smart, ulet dan profesional dalam mencari informasi, dan kemudian menyerahkannya kepada
user untuk digunakan. Demi kepentingan negara dan bangsa tidak diperlukan ego sektoral, tapi kerjasama itu lebih penting dan menjadi kunci keberhasilan," ujar TB Hasanuddin.
[ald]
.jpeg)
.jpeg)
