"Selama ini pemerintah sering kali menggaungkan pendidikan karakter ini, tetapi justru tidak menjadikannya sebagai sasaran dan program kerja," ungkap anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar, di Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).
Dia mencontohkan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 sama sekali tidak menempatkan pendidikan karakter sebagai prioritas. Sebaliknya, tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, pemerintah justru lebih fokus kepada pencapaian berupa angka-angka (kuantitatif), seperti pencapaian angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.
Lebih parah lagi, lanjutnya, pemerintah malah lebih serius mengejar target kelulusan dalam Ujian Nasional yang justru menciptakan berbagai macam persoalan, seperti kecurangan, contek masal yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa, dan kasus pemukulan guru terhadap siswa yang tak bisa menghapal nama-nama provinsi.
"Jelas sekali bahwa kebijakan ini justru telah menciptakan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.†tegas Raihan
Pendidikan karakter pun cuma menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanpa realisasi.
"Kasus yang terjadi di SMA 6 atas hanyalah ekses dari desain kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Tawuran antarpelajar, berbagai kasus moral yang melibatkan guru, kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, cuma akibat dari desain yang salah," tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: