RESHUFFLE KIB II

TB Hasanuddin: Kepala BIN Sutanto Layak Dicopot!

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>
LAPORAN: ALDI GULTOM
  • Sabtu, 17 September 2011, 16:33 WIB
TB Hasanuddin: Kepala BIN Sutanto Layak Dicopot<i>!</i>
tb hasanuddin/ist
RMOL. Rencana Presiden Yudhoyono mengganti beberapa pembantunya di kabinet ternyata mendapat sambutan hangat juga dari DPR. Tidak ada alasan lagi bagi SBY mempertahankan mereka yang bernilai merah alias tidak becus kerja.

"Termasuk Kepala Badan Intelijen Negara yang kinerjanya sangat merosot selama ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (17/9).

Menurut TB, dalam kurun dua tahun terakhir BIN di bawah kepemimpinan mantan Kapolri, Sutanto, hampir semua konflik sosial di Tanah Air tidak dapat terdeteksi sejak dini.

"Semua operasi penggalangan terhadap separatis juga gatot alias gagal total, separatis di Papua dan Maluku malah semakin berkibar. Semua operasi intelejennya mandul padahal menghabiskan biaya setengah triliun per tahun dari APBN," tutur  punawirawan Mayjen TNI ini.

Saat Komisi I memanggil Kepala BIN untuk Rapat Dengar Pendapat Umum beberapa hari lalu, TB mengakui performa Sutanto sangat mengecewakan. "Kita perdalam pertanyaan kasus kerusuhan Ambon bagaimana, kami tidak dapat jawaban. Dan sudah dua tahum kami tak dapat informasi yang aktual dan faktual dari kepala BIN," sesalnya.

Mantan Sekretaris Militer Presiden ini mengakui, Komisi I mengalami kesulitan kalau harus terus bekerjasama dengan Kepala BIN yang tidak mumpuni. Apalagi Komisi I bukanlah aparat intelijen yang bekerja di lapangan, sehingga ketidakbecusan Kepala BIN menambah beban kerja. Mereka pun tidak dapat membuat saran tepat kepada pemerintah dalam upaya meredam konflik sosial di daerah rawan seperti di Papua atau Maluku dan pada kasus-kasus lain yang memang harusnya memerlukan deteksi dini untuk pencegahan.

"Kepala BIN harus dijabat oleh orang yang benar-benar profesional, bukan  hanya karena jadi tim sukses semata. Jadi Ka BIN juga selayaknya dipertimbangkan untuk diganti," tandasnya.[ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA