Sayangnya, pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki kedua hal itu. Demikian disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli ketika memberikan studium generale di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sabtu siang (9/7).
Selain memberikan kuliah umum di UMSU, kunjungan Rizal Ramli ke Medan juga dalam rangka menghadiri pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara. Turut hadir dalam kuliah umum itu Rektor UMSU, Drs. Agussani, M.AP.
Dalam kuliahnya, Rizal yang pernah jadi Menko Perekonomian mengatakan, ada banyak fakta yang tidak bisa dibantah berkaitan dengan ketiadaan visi dan karakter kebangsaan di tubuh pemerintahan SBY.
"Hanya 20 persen yang bisa diklaim pemerintah sebagai keberhasilan ekonomi. Sisanya tidak bisa dirasakan rakyat. Kalau dikelola dengan benar, Indonesia masih punya harapan menjadi negara besar, dan rakyat benar-benar sejahtera. Sehingga kesejahteraan bukan hanya miliki kelompok tertentu saja," ujarnya.
Rizal Ramli membandingkan pemerintahan SBY dengan pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva di Brazil yang memiliki visi dan karakter kebijakan yang pro pada rakyat dan kepentingan nasional.
"Di Brasil, Presiden Lula hanya butuh delapan tahun untuk menjadikan Brazil sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Amerika Latin," ujarnya lagi.
Rizal Ramli juga membandingkan SBY dengan Presiden Sukarno yang jauh hari sebelum menjadi presiden telah memiliki visi kebangsaan yang tegas. Dalam pengadilan di Bandung pada 1930, Sukarno menguraikan penderitaan akibat penjajahan selama ratusan tahun yang dilakukan kolonial Belanda.
"Dalam pledoi
Indonesia Menggugat, Bung Karno mengecam penjajahan yang memiskinkan rakyat negeri jajahan, dan sebaliknya menguntungkan penjajah dan sebagian anggota masyarakat terjajah yang mau menjadi kaki tangan kaum kolonial," masih kata Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno (UBK) itu.
Sementara di masa pemerintahan SBY yang sudah berlangsung selama tujuh tahun, Indonesia kembali ke masa kolonial pra kemerdekaan. Dimana kekayaan negara lebih banyak dinikmati orang asing yang mencari keuntungan dari Indonesia, dan orang Indonesia yang menjadi antek nekolim. Karena tidak punya visi dan karakter kebangsaan yang tegas, pemerintahan SBY masuk dalam kelompok ini. Demikian Rizal Ramli.
[guh]
BERITA TERKAIT: