Politisi PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, menilai, kasus itu mencerminkan pembangkangan terang-terangan terhadap kepala negara.
"Tidak dilaksanakannya instruksi SBY oleh bawahan, menurut saya, itu pembangkangan terhadap presiden dan kalau tidak diambil tindakan terhadap mereka (menteri-menteri) maka mungkin dalam beberapa bulan lagi, 70 sampai 100 persen instruksi presiden tidak dilaksanakan," sesal TB saat berdialog dengan
Rakyat Merdeka Online, Sabtu (9/7)
Dan, ketika 100 persen instruksi presiden tidak dilaksanakan, maka dapat dikatakan sedang terjadi pembangkangan nasional terhadap Presiden RI.
"Lalu, pertanyaan kita saat ini, masih adakah intergitas dia (SBY) sebagai pemimpin? Dia sudah dilawan pembantunya sendiri, yang dipilihnya sendiri, dan yang dipilihnya membangkang pada yang memilih," ujarnya heran.
Mantan ajudan Presiden BJ Habibie ini menyarankan, salah satu cara supaya tidak terjadi pembangkangan terus menerus maka harus dilakukan pemecatan dan penggantian menteri yang tidak menjalankan instruksi tersebut.
"Saya tidak bicara siapa penggantinya, dari partai atau tidak dari partai, bahkan dari wartawan juga bisa. Cari orang yang lebih mampu melakukan tugas dengan baik, yang penting orang Indonesia," tuturnya.
Sebagai sesama alumni akademi militer, TB mengingatkan SBY, dalam jiwa seorang yang pernah memegang teguh Saptamarga, unsur utama paling penting adalah keberanian menerima resiko saat memutuskan satu hal yang sulit. Kedua, jika terjadi pembangkangan maka konsekuensinya adalah tindakan tegas.
"Yang membangkang ambil tindakan. Jangan sampai 50 persen jadi 100 persen," tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: