"Kalau soal etika, silakan tanya di Komisi VI, apakah (Nurdin Tampubolon) pernah meninggalkan sidang atau tidak pernah menghadiri sidang. Kan nggak, justru dia paling rajin," tegas Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 6/7).
Hal itu ia katakan atas sanksi yang dijatuhkan Badan Kehormatan DPR kepada Nurdin. Nurdin dicopot dari pimpinan Komisi VI karena dinilai tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan BK saat akan dimintai keterangan atas dugaan kasus korupsi.
Soal dugaan korupsi yang dialamatkan kepada legislator asal Sumatera Utara itu, Saleh menampik. Menurutnya, sebenarnya yang terjadi adalah persoalan hutang piutang perusahaan Nurdin. Dan itu sebaiknya dilaporkan ke penegak hukum.
"Mungkin ada yang mengadu. (Itu) masalah utang piutang, silakan lapor ke pihak berwajib. Itu bukan urusan BK," ungkapnya.
Karena itu Saleh menduga sanksi yang dijatuhkan kepada Nurdin karena adanya konflik antara Nurdin dengan anggota BK DPR.
"Kalau ada permasalahan, mungkin personal antara Nurdin dengan anggota BK, itu jangan dibawa ke lembaga. Mungkin ada indikasi seperti itu. Tapi jangan dibawa ke lembaga," urainya tanpa menjelaskan lebih rinci tentang dugaan adanya konflik antar Nurdin dengan anggota BK DPR.
Hanura, seperti dikatakan sebelumnya, tidak akan memenuhi sanksi yang dijatuhkan BK DPR tersebut. Karena Hanura tidak memiliki keterwakilan di BK DPR.
"Kita tidak akan pernah mengganti. Itu urusan kita," tegasnya.
Meski diakuinya, kalau pun memang sanksi itu dipenuhi, posisi yang akan ditinggalkan Nurdin Tampubolon itu tetap dijabat Hanura. Namun, Hanura menolak sanksi tersebut. "Oh iya. Tapi kita tidak sampai ke situ. Itu terlalu jauh," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: