Tapi, koordinasi pemerintah dalam merealisasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN itu terkesan lambat dan ditunda-tunda. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR, Ecky Awal Muharram, kepada wartawan, sesaat lalu (Selasa, 5/7). Politisi PKS ini menekankan pentingnya peran koordinasi agar persoalan BUMN tidak berlarut-larut dan menambah biaya.
"Kalau sudah sepakat untuk diselamatkan harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Penundaan waktu berarti akan ada penambahan biaya yang harus dikeluarkan, biaya bunga, biaya gaji karyawan, biaya penyusutan dan lain-lain. Belum lagi nasib karyawan yang menjadi terkatung-katung," terangnya.
Ecky sendiri sepakat bahwa BUMN industri strategis seperti PT DI, PT PAL dan PT Pindad, yang kemarin disepakati mendapat kucuran, penting bagi kemandirian pertahanan nasional dan perlu diselamatkan. Hal ini, lanjut Ecky, juga berlaku untuk BUMN yang memiliki nilai strategis lain.
"Tapi harus jelas perhitungan bisnisnya, parameter keberhasilannya, jangan sampai memboroskan uang negara atas nama nasionalisme," jelas Ecky.
Karena, menurut anggota DPR dari Dapil Jawa Barat III ini, penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum Dijelaskan Statusnya (BPYBDS) saja mencapai Rp 45 triliun di APBN 2011, ditambah dana segar sebesar Rp 7,79 triliun di APBN 2012.
"Ini bukan jumlah yang kecil dan bisa diberikan begitu saja hanya dengan argumen nasionalisme. Harus jelas perhitungannya dan parameter keberhasilannya†ungkapnya.
Karenanya, Ecky menegaskan bahwa jangan sampai Pemerintah berpikir, hanya dengan memberikan PMN maka masalah otomatis selesai.
"
Business plan dan koordinasinya harus jelas. Bukan hanya terkait BUMN yang hampir bangkrut, tapi juga untuk pengembangan BUMN yang sehat," ungkap Ecky.
[ald]
BERITA TERKAIT: